Sumbawa, 19 Agustus 2024 – Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumbawa menggelar kunjungan resmi ke Fakultas Hukum Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) pada hari Senin, 5 Agustus 2024. Kunjungan ini dipimpin oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Ubaydullah, S. Pd., M.Pd, dan diterima oleh Dekan Fakultas Hukum UTS, Dr. Supriyadi, S.H.I., M.H.I, beserta jajaran pimpinan fakultas.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi mengenai kompetisi debat tentang Penegakan Hukum Pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia yang akan diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada tahun 2024. Tujuan utama dari kompetisi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya penegakan hukum pemilu serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.
Dalam sambutannya, Bapak Ubaydullah menjelaskan bahwa kompetisi debat ini akan melibatkan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa acara ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar lebih mendalami isu-isu hukum pemilu serta memberikan kontribusi konstruktif dalam proses pemilihan umum. “Kami berharap kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang akademik, tetapi juga dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam pengawasan pemilu,” ujar Ubaydullah.
Dr. Supriyadi, dalam tanggapannya, menyambut positif inisiatif Bawaslu dan mengungkapkan kesiapan Fakultas Hukum UTS untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Beliau menyatakan, “Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini dan berkomitmen untuk memfasilitasi mahasiswa kami dalam persiapan dan partisipasi. Kegiatan ini akan menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mendalami dan mendiskusikan aspek-aspek penegakan hukum pemilu.
”Acara diakhiri dengan penyerahan dokumen informasi mengenai kompetisi debat dari pihak Bawaslu kepada Fakultas Hukum UTS. Pihak fakultas dan Bawaslu sepakat untuk menjalin kerjasama lebih lanjut dalam rangka mempersiapkan mahasiswa menghadapi kompetisi ini. Diharapkan, sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mahasiswa dalam upaya penegakan hukum pemilu, serta berkontribusi pada terciptanya pemilu yang lebih transparan dan demokratis.
